Kebijakan Pemerintah

Contoh Soal CPNS: KEBIJAKAN PEMERINTAH

KUMPULAN SOAL SOAL CPNS
UJIAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

======================================
MATA UJIAN : KEBIJAKAN PEMERINTAH
TINGKAT : SARJANA/DIPLOMA
HARI/TANGGAL :
LOKASI WAKTU : 60 MENIT
===================================================================
PETUNJUK :
Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 50, pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap paling tepat diantara pilihan yang tersedia

1. Kebijakan pemerintah sehubungan dengan upaya privatisasi BUMN pada saat ini, apabila dikaji secara mendalam dapat dipahami bahwa tujuan utamanya adalah:
a. Mewujudkan efisiensi birokrasi
b. Mencapai peningkatan produlsi
c. Mengatasi kelemahan manajemen
d. Menoptimalkan penggunaan tenaga

Answer: a

2. Apabila diperhatikan dengan seksama, kunci utama bagi keberhasilan berbagai upaya dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia pas saat ini adalah:
a. Pembinaan kesadaran warga negara
b. Pengembangan proyek-proyek yang strategis
c. Pungutan pajak yang proporsional
d. Penegakan hukum secara konsisten

Answer: d

3. Berikut ini adalah unsur-unsur utama dari program stabilisasi dan reformasi ekonomi nasional yang mendesak dan perlu dilakukan oleh pemerinah yang baru adalah kecuali….
a. Pembangunan lembaga keuangan
b. Penyelesaian utang dunia usaha
c. Mewujudkan efisiensi ekonomi
d. Meningkatkan keterbukaan

Answer: a

4. Sistem pemerintah negara meurut UUD 1945 pada hakekatnya merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, penyelenggaraan kekuasaan eksekutif yang kekuasaan dan tanggungjawabnya ada pada
a. MPR
b. DPR
c. DPD
d. Presiden

Answer: d

5. Sistem pemerintaha negara didasarkan atas asas-asas sebagai berikut, kecuali…
a. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
b. Sistem konstitusi
c. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR
d. Presiden ialah pemegang kekuasaan pemerintah negara

Answer: c

6. Kekuasaan kepala negara dalam sistem pemerintahan negara adalah..
a. Otoriter
b. Tidak terbatas
c. Tidak tak terbatas
d. Absolut

Answer: c

7. Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN) berdasarkan :
a. Keputusan presiden No.27 tahun 1999
b. UU nomor 2 tahun 1999
c. TAP MPR No.II/MPR/1978
d. TAP MPR NO.IV/MPR/1978

Answer: a

8. Kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom diatur dalam :
a. TAP NO.V/MPR/2000
b. PP No.25 tahun 2000
c. Keppres No.30 tahun 2003
d. Keppres No. 102 tahun 2001

Answer: b

9. Pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan….
a. Keppres No.30 tahun 2003
b. Keppres No.102 tahun 2001
c. UU No.22 tahun 1999
d. UU No.20 tahun 2002

Answer: c

10. Asas yang diterapkan dalam pemerintahan daerah adalah sebagai berikut, kecuali….
a. Asas desentralisasi
b. Asas hukum
c. Asas dekosentrasi
d. Asas tugas perbantuan

Answer: b

11. Asas pemerintahan yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara disebut…
a. Asas keterbukaan
b. Asas proporsionalitas
c. Asas profesionalistas
d. Asa akuntabilitas

Answer: b

12. Dasar-dasar kepemerintahan yang baik adalah mencakup hal-hal diantaranya sebagai berikut, kecuali
a. Partisipasi
b. Aturan hukum
c. Transparansi
d. Individualis

Answer: d

13. Teori atau model kebijakan pemerintah yang memandang kebijakan sebagai variasi terhadap kebijakan pemerintah masa lampau disebut:
a. Teori institusionalisme
b. Teori kelompok
c. Teori inkrementalisme
d. Teori rasionalisme

Answer: c

14. Menurut seorangahli, james R Anderson (1978) yang dimaksud dengan perilaku dari sejumlah aktor pemain kelompok instansi pemerintah atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu adalah
a. Keadilan
b. Kebijakan
c. Musyawarah
d. Gotong royong

Answer: b

15. kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan menurut Simons bertujuan sebagai berikut, kecuali…
a. Meningkatkan pemuasan kepentinganumum
b. Menerapkan proses administrasi yang tepat
c. Menghindari konflik sosial yang bersifat destruktif
d. Mencapai keadilan sosial di lapisan masyarakat

Answer: d

16. Kebijakanpemerintah paling tidak dalam bentuknya yang positif pada mumnya dibuat berdasarkan…
a. Adat istiadat
b. Hukum dan kewenangan tertentu
c. Agama dan kepercayaan
d. Musyawarah untuk mufakat

Answer: b

17. Sistem kebijakan meliputi 3 unsur yang saling berkaitan yaitu sebagai berikut, kecuali….
a. Pelaku kebijakan
b. Kebijakan pemerintah
c. Lingkungan kebijakan
d. Dana kebijakan

Answer: c

18. Semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalamarti pilihan-pilihan apapun baik untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan biasa disebut dengan….
a. Keadilan pemerintah
b. Kebijakan pemerintah
c. Peraturan pemerintah
d. Strategi pemerintah

Answer: b

19. Menurut undang-undang No.22 tahun 1999 tentang otonomi derah, diantara kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomikan :
a. Pendidikan
b. Agama
c. Sosial
d. Pertahan

Answer: d

20. Susunan kebijakan pemerintah daerah otonomi menurut Undang-undang No.22 tahun 1999 terdiri dari…
a. Kepala daerah dan DPRD
b. Kepala daerah, DPRD dan Badan Eksekutif Daerah
c. Kepala derah dan dinas-dinas
d. Kepala daerah dan Tripida/Muspida

Answer: a

21. Undang-undang terbaru tentang minyak dan gas bumi adalah…
a. UU No.21 tahun 2001
b. UU No.22 tahun 2002
c. UU No.21 tahun 2002
d. UU No.21 tahun 2001

Answer: a

22. Undang-undang terbaru tentang ketenagalistrikan adalah…
a. UU No.21 tahun 2001
b. UU No.22 tahun 2002
c. UU No.21 tahun 2002
d. UU No.21 tahun 2001

Answer: b

23. Waktu beban puncak sistem kelistrikan JAMALI terjadipada jam:
a. Antara 18:00 WIB sampai 22:00 WIB
b. Antara 19:00 WIB sampai 22:00 WIB
c. Antara 17:00 WIB sampai 21:00 WIB
d. Antara 18:00 WIB sampai 21:00 WIB

Answer: a

24. Badan yang mengatur pasar tenaga listrik adalah :
a. Indonesia Power
b. BP Migas
c. PLN
d. BAPETAL

Answer: d

25. Undang-undangyangmengatur perimbangan antara keuangan pusat dengan daerah diatur dalam:
a. UU No.25 tahun 1999
b. UU No.20 tahun 2002
c. UU No.20 tahun 1999
d. UU No.17 tahun 2003

Answer: a

26. Visi kebijakan energi nasional adalah:
a. Terjaminnya penyediaan energi untuk kepentingan nasional
b. Menurunnya intensitas penggunaan energi
c. Menerapkan struktur asar yang kompetitif
d. Menciptakan open access pada sistempenyaluran energi, khususnya untuk BBM, gas dan listrik

Answer: a

27. Pelaksanaan Deman Side Management (DSM) melalui peningkatan efisiensi pemanfaat listrik, penerapan standard dan pengendalian pemakaian energi, pada dasarnya bertujuan untuk…
a. Peningkatan efisiensi energi
b. Peningkatan penguasaan teknologi energi
c. Peningkatan usaha penunjang energi nasional
d. Peningkatan kualitas jasa penunjang energi nasional

Answer: a

28. Langkah kebijakan energi yang dilakukan dengan meningkatkan efisiensi pemakaian energi dengan mengembangkan dan memanfaakan teknologi hemat energi baik di sisi hulu maupun di sisi hilir:
a. Intensifikasi
b. Diversifikasi
c. Konversi
d. Regulasi

Answer: c

29. Penanaman modal bagi perusahaan asing di Indonesia dan kesempatan kepada perusahaan asing melakukan usaha melalui pembentukan badan hukum Indonesia diatur dalam:
a. UU No.1 tahun 1967
b. UU No.25 tahun 1999
c. UU No.20 tahun 2002
d. UU No.20 tahun 1999

Answer: a

30. Badan yang mengatur tentang pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu migas agar pengambilan sumberdaya migas yang merupakan milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah:
a. Badan Pelaksana Migas
b. PERTAMINA
c. Badan Pengatur Migas
d. BPH Migas

Answer: a

31. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika tahun 2005 rencananya akan diadakan di…
a. Kuala Lumpur
b. Bangkok
c. Bandung
d. Mesir

Answer: b

32. Negara yang menjabat ketua OPEC sekarang adalah …
a. Indonesia
b. Arab Saudi
c. Brunei Darussalam
d. Mesir

Answer: a

33. KUBE adalah kependekan dari
a. Kebijakan Umum Bersama Energi
b. Keputusan Umum Bidang Energi
c. Kebijakan Umum Bidang Energi
d. Keputusan Untuk Bidang Energi

Answer: c

34. UUD 1945 sampai sekarang telah mengalami amandemen sebanyak…
a. Dua kali
b. Tiga kali
c. Empat kali
d. Lima kali

Answer: c

35. Berikut ini BUMN yang bergerak dalam bidang energi atau kelistrikan, Kecuali..
a. PT.Indonesia Power
b. PT.ANTAM
c. PT.PGN
d. PT.PG Paiton

Answer: d

36. Propenas adalah kependekan dari ….
a. Peogram Pembangunan Nasional
b. Proyek Pembangunan Nasional
c. Program Pendidikan Nasional
d. Proyek Pendidikan Nasional

Answer: a

37. Yang dimaksud dengan SNI adalah :
a. Sertifikat Nasional Indonesia
b. Standar Nasional Indonesia
c. Sertifikasi Nasional Indonesia
d. Standarisasi Nasional Indonesia

Answer: b

38. Ketua pemilihan umum nasional adalah…
a. Nazaruddin Syamsudin
b. Din Syamsudin
c. Rudini
d. Bambang Sulistyo

Answer: a

39. kabinet yang dipimpin oleh Presiden Megawati dinamakan…
a. Kabinet Pembangunan Nasioanl
b. Kabinet Indonesia Bersatu
c. Kabinet Persatuan Nasional
d. Kabinet Gotong Royong

Answer: d

40. Panglima Militer Penguasa Operasi Militer di Aceh adalah….
a. Abdullah Puteh
b. Endang Suwarya
c. Rimarizad Riyakudu
d. Widodo AS

Answer: b

41. Siapa yang menyusun PROPENAS adalah…
a. Presiden
b. DPR
c. Presiden dan DPR
d. Bappenas

Answer: c

42. PROPENAS disusun berdasarkan UU No berapa..
a. UU No.22 tahun 1999
b. UU No.25 tahun 1999
c. UU No.25 tahun 2000
d. UU No.28 tahun 1999

Answer: c

43. Program PROPENAS disusun setiap berapa tahun sekali.
a. 1 tahun sekali
b. 2 tahun sekali
c. 5 tahun sekali
d. 25 tahun sekali

Answer: c

44. Pedoman penyelenggara negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berdasarkan UU:
a. UU No.22 tahun 1999
b. UU No.25 tahun 1999
c. UU No.25 tahun 2000
d. UU No.28 tahun 1999

Answer: d

45. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini adalah..
a. Mar’ie Muhammad
b. Taufiqurachman Ruki
c. Din Syamsudin
d. Jimly Asshiddiqie

Answer: b

46. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini adalah…
a. Mar’ie Muhammad
b. Taufiqurachman Ruki
c. Din Syamsudin
d. Jimly Asshiddiqie

Answer: d

47. Kapan dimulainya pelaksanaan AFTA:
a. 2003
b. 2010
c. 2005
d. 2020

Answer: a

48. Kapan mulai dilaksanakan WTO untuk negara berkembang:
a. 2003
b. 2005
c. 2010
d. 2020

Answer: d

49. DampakIndonesia setelah ikut meratifikasi protocol kyoto adalah…
a. Pembangunan harus memperhatikan dan mengurangi dampak lingkungan
b. Pemerintahan harus menganut prinsip “Good Govermance”
c. Pemerintah harus keluar dari IMF
d. Peningkatan kerjasama antara Indonesia dan Jepang

Answer: a

50. Kapan Indonesia keluar dari IMF
e. 2003
f. 2004
g. 2005
h. Belum ada renaca keluar

Answer: b

About these ads

2 Balasan ke Kebijakan Pemerintah

  1. Rudi S mengatakan:

    Trim’s atas soal-soalnya aku akan sebarkan untuk teman-temanku, yang memerlukan.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: